EFEKTIFITAS KINERJA BAWASLU DILUAR TAHAPAN PEMILU POTRET BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

alde rado

doi:10.2564/jurnal sakinah : journal of islamic and social studies.v4i1.83

alde rado BAWASLU DHARMASRAYA

DOI: https://doi.org/10.2564/jurnal%20sakinah%20:%20journal%20of%20islamic%20and%20social%20studies.v4i1.83

Kata Kunci: Legal Standing, Election Supervisor, Supervision Work

Abstrak

The purpose of this study was to determine the perspective of regulation on the performance of the Bawaslu of Dharmasraya Regency outside the General Election or Regional Head Election stages and the planning, implementation and performance achievements of the Dharmasraya Regency Bawaslu outside the General Elections or Regional Head Election stages. The method used in this study is a qualitative descriptive method, the author describes all data elements obtained from data sources, monitoring data, data on handling violations and activities carried out by Bawaslu of Dharmasraya Regency outside the stages, data sources are also obtained through interviews, observation and documentation. Based on the available data, it was found that the Dharmasraya Regency Bawaslu carried out the development of participatory supervision, made legal products, strengthened the capacity of human resources, and managed goods suspected of violations.

##plugins.generic.usageStats.downloads##

##plugins.generic.usageStats.noStats##

Referensi

Radian Syam, Pengawasan Pemilu, Konsep, Dinamika dan Upaya kedepan untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkualitas, Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, 2020
Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2017
Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemihan Umum.
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
Badan Pengawas Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.